Indonesia Diambang Perpecahan, General Mayor Imam Soedja’i Amankan Sidang Pleno V KNIP di Malang

Sejarah

Politik diplomasi ala Syahrir yang banyak mendapat acungan jempol dari pihak luar negeri baik dari kalangan Sekutu seperti Inggris dan Belanda maupun kalangan negara Asia seperti India, negara  Afrika seperti Mesir maupun Eropa Timur seperti Ukraina yang nantinya getol di membela kepentingan Republik Indonesia di Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Namun di dalam negeri kebijakan politik diplomasi Syahrir ini mendapat perlawanan yang keras dari pihak oposisi yang dibangun oleh salah seorang tokoh senior pergerakan Komunis Indonesia yaitu Tan Malaka.

Oleh : Mansur Hidayat

Tan Malaka menilai bahwa sudah saatnya negara Proklamasi yang baru saja diraih ini tidak diserahkan separuhnya untuk bernegosiasi dengan pihak Belanda. Baginya Republik harus bisa mempertahankan negara dengan kekuatan sendiri dan kalau perlu mengambil alih semua property asing yang masih bercokol di negeri ini. Banyak kalangan pemuda dan juga tentara sangat mendukung jalan politik Tan Malaka yang kemudian dikenal dengan politik Merdeka 100% dimana semboyannya yang sangat keras bahwa pemerintah seyogyanya tidak boleh berunding dengan maling di rumah sendiri.

Menurut sejarawan Benedict Anderson dalam bukunya, Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946, dukungan rakyat yang tergabung dalam organisasi-organisasi maupun di kalangan tentara sendiri sangat besar. Pada tanggal 3 Januari 1946 di Puwokerto dibuka suatu kongres yang terdiri dari 141 organisasi baik partai politik seperti Masyumi,  PNI, kalangan lasykar seperti Barisan Banteng, Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) maupun  dari kalangan tentara seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dengan besarnya kekuatan oposisi yang mendukung langkah-langkah politik Tan Malaka yang kemudian dituangkan dalam Minimum Program, praktis keuatan pemerintah hanya mengandalkan kekuatan Pesindo-nya Amir Syarfuddin dan Partai Sosialis nya Sutan Syahrir. Sangat beruntung saat itu Presiden Sukarno selalu mendukung langkah-langkah Perdana Menteri Sutan Syahrir sehingga pemerintahannya mamupu bertahan.

Jatuh Bangun Kabinet Syahrir Vs Tan Malaka

Susana saling provokasi antara pihak oposisi yang dalam hal ini diwakili oleh Persatuan Perjuangan ini tidak hanya diwarnai oleh saling lempar pernyataan di surat kabar dan media massa namun juga sampai diadakan pengerahan massa secara besar-besaran sepanjang 8 kilo meter oleh pihak Persatuan Perjuangan pada 17 Pebruari 1946 dan dihadiri oleh Jenderal Sudirman. Peristiwa tersingkirnya kekuatan bersenjata dari kota Jakarta pada 19 Nopember 1945, peristiwa pembakaran rumah rakyat di Bekasi pada tanggal 13 Desember dan pada 11 Desember 1945 terjadi pertempuran besar melawan Inggris di berbagai tempat seperti di Sukabumi, Bogor, Ambarawa, Semarang dan Jawa Timur. Demikian juga di Sumatra pasukan Inggris maju terus ke kota-kota yang menjadi kantong utama Repblik Indonesia. Di Kalimantan dan Indonesia timur juga pasukan Belanda dan Australia memperkuat genggamannya terhadap Kalimantan dan Indonesia Timur.

Peristiwa kekerasan sendiri tidak hanya menimpa rakyat di ibu kota, namun Perdana Menteri Syahrir dan Wakil Perdana Menteri Amir Syarifuddin juga terancam pembunuhan. Oleh karena ketidak-amanan ini maka diputuskan pada 4 Januari 1946, Presiden dan Wakil Presiden pindah ke Yogyakarta. Disamping perkembangan dalam negeri yang tidak menguntungkan, pada awal bulan Pebruari datanglah Letnan Gubernur Jenderal Van Mook dari negeri Belanda yang menawarkan suatu garis besar diplomasinya yang menyatakan akan menawarkan suatu konsesi maksimal dimana pemerintah Republik Indonesia akan diajak bekerja dalam suatu negara federal dan negara Serikat. Hal ini kemudian dikecam keras oleh para oposisi karena tidak sesuai dengan program Merdeka 100% dari pihak oposisi. Dalam perkembanganya sidang Badan Pekerja tanggal 16 Pebruari 1946 mendesak Presiden Sukarno untuk segera mengganti komposisi pemerintahan sesuai dengan resolusi parta-pasrtai oposisi seperti Masyumi, PNI dan PKI. Keputus sidang Badan Pekerja ini dengan sendirinya membuat Kabinet menjadi demisioner dan Sutan Syahrir kemudian membuat surat pengunduran diri kepada Presiden Sukarno pada 23 Pebruari dan baru diterima pada 28 Pebruari 1946. Pada saat Kabinet Syahrir demisioner, Presiden Sukarno menawarkan kedua belah pihak bersatu untuk membentuk Kabinet koalisi yang diperluas namun nampaknya pihak Persatuan Perjuangan dan Tan Malaka menolak dikarenakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan prinsip Merdeka 100%.  Oleh karena itu pada tanggal 12 Maret Kabinet Syahrir II dimumkan dan pihak persatuan Perjuangan ada diluar pemerintahan.

Setelah Kabinet Syahrir II terbentuk, keesokan harinya 13 Maret 1945 ia kemudian berkomunikasi dengan Van Mook untuk menerima prinsip-prinsip pokok yang meliputi persetujuannya di bawah kepemimpinan Belanda dalam hubungan Uni Indonesia- Belanda. Ketika terjadi penolakan oleh Van Mook dikarenakan Syahrir kokoh pada landasan kedaulatan Republik Indonesia, maka pada tanggal 27 Maret 1945, sang Perdana Meneteri kemudian mengirim surat rahasia yang berisi usulan bahwa Republik Indonesia hanya meminta secara de facto wilayah Jawa, Sumatra dan Madura. Sebelum usulan ini diserahkan pada pemerintah, maka pemerintahan Syahrir sudah mengantisipasinya dengan melakukan penangkapan para tokoh  Persatuan Perjuangan seperti Tan Malaka, Muhammad Yamin, Abikusno dan Sukarni pada tanggal 17 Maret 1946 ketika sedang persiapan melakukan kongres di Madiun. Kemudian pada 20 Maret 1946 penangkapan terjadi pada  Khaerul Saleh dan Gatot yang merupakan mantan Jaksa Agung pada 26 Maret 1946. Setelah penangkapan ini posisi Persatuan Perjuangan semakin lemah karena para pemimpinnya ada di tahanan, namun semangat oposisi Tan Malaka dan kharismanya telah membuat para kadernya tetap militan untuk menggulingkan Kabinet Syahrir II.

Kudeta 3 Juli 1946

Kondisi perundingan dengan pemerintah Belanda saat itu sedang naik turun dan tidak ada kemajuan yang berarti sehingga desas-desus akan adanya usaha Perdana Menteri menjual negara kepada Belanda semakin santer. Menurut George Mc Turnan Kahin dalam bukunya, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia,  disamping partai politik dikalangan Tentara Republik Indonesia masih terjadi kegelisahan terhadap sikap sang Perdana Menteri. Seperti diketahui umum saat itu hubungan antara Perdana Menteri Syahrir dengan Jenderal Sudirman sendiri tidak begitu baik yang dikarenakan tuduhannya di brosur Perjuangan Kita yang menyatakan tidak mempercayai orang-orang yang berhbungan dengan Jepang dimana Jenderal Sudirman termasuk di dalamnya. Kekuatan Persatuan Perjuangan sendiri kemudian ditambah dengan lasykarnya yaitu Barisan Banteng dibawah pimpinan dr. Muwardi yang saat itu menguasai wilayah Surakarta. Dalam ketentaraan nampaknya hubungan dekat sang Perdana Menteri lebih erat dengan Divisi Siliwangi yang banyak diisi oleh para perwira didikan KNIL seperti General Mayor Didi Kartasasmita maupun Kolonel AH Nasution.

Lebih jauh Benedict Anderson dalam bukunya Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946, menambahkan bahwa situasi perseteruan pihak pemerintah dengan pihak tentara yang dimulai sejak terpilihnya Jenderal Sudirman pada 12 Nopember 1945 kurang begitu baik. Pihak pemerintah dalam kerangka untuk mengedalikan tentara kemudian membentuk Perwira Politik Tentara (Pepolit) yang diisi oleh tokoh-tokoh politik Masyumi dan PSI, ditambah kemudian pembentukan Polisi Militer yang bertanggung jawab pada Kementrian Pertahanan. Sementara itu di Surakarta terjadi situasi yang memanas dimana Barisan Banteng yang merupakan salah salah satu pendukung oposisi Persatuan Perjuangan telah melakukan perebutan kekuasaan atas Kesunanan di Yogyakarta, namun hal ini dapat digagalkan berkat campur tangan pemerintah dan para pemimpinnya ditahan. Atas campur tangan Jenderal Sudirman saja para pemimpin Barisan Banteng tersebut dibebaskan kembali.

Dalam suasana dalam negeri yang memanas ini pada akhir Juni 1946, Perdana Menteri Sutan Syahrir di dampingi Menteri Perdagangan dan Industri Gunawan Mangunkusumo dan Mayor Jenderal Sudibyo yang dikenal sebagai Jenderalnya APWI yang mengurusi tawanan perang Sekutu Belanda mengakhir kunjungan kerja dalam rangka menginspeksi persiapan pengiriman beras ke India. Mereka tiba di Surakarta pada tanggal 27 Juni 1946 dan kemudian secara tiba-tiba ditangkap oleh Batalyon tentara dibawah perwira muda bernama Mayor Abdul Kadir Yusuf. Setelah Perdana Menteri diculik, Bung Karno mengumumkan kepada media massa untuk membebaskan Syahrir dan dikabulkan oleh para penculik. Pada tanggal 30 Juni 1946 upaya pembunuhan dilakukan terhadap Wakil Perdana Menteri Amir Syarifuddin, meski gagal 2 pengawalnya terbunuh.

Suasana Yogyakarta saat itu sedang memanas, kekuatan militer dari kubu pemerintah hanya mengandalkan pada kestuan Pesindo yang sangat setia pada Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Puncak dari perseteruan ini ketika pada tanggal 3 Juli tiba-tiba dengan penuh percaya diri Muhammad Yamin kemudian di dampingi Panglima Divisi III Yogyakarta Mayjen Sudarsono datang ke Istana untuk menyerahkan maklumat yang meminta Presiden mengganti Perdana Menteri Syahrir dan merombak Kabinet. Mereka mengaku telah didukung oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Namun atas perintah Bung Karno Mayjen Sudarsono  dan Muhammad Yamin ditangkap sehingga untuk sementara berakhirlah kekuatan oposisi. Dalam keadaan genting ini General Mayor Imam Soedja’i dari Divisi VII Malang Besuki turut mengirimkan Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR) yang dikomandani Letkol Bambang Supeno untuk turut mendukung pengamanan ibu kota.

Posisi Perdana Menteri Sutan Syahrir sendiri sudah sangat lemah terutama ketika berhadapan dengan Belanda dimana diwajibkan untuk terus menekan kaum radikal yang saat itu mempunyai dukungan kuat di dalam negeri. Perundingan yang terus dilanjutkan dengan pihak Belanda yang saat itu dipimpin oleh Schermerhorn yang merupakan teman sejawatnya. Pada pertengahan Agustus 1946 dalam sidangnya di Yogyakarta, KNIP mengumukan bahwa situasi darurat sudah berakhir dan Kabinet Parlementer bertanggung jawab kembali ke KNIP. Selanjutnya KNIP sendiri mengumumkan adanya “perbaikan komposisi KNIP dan penguatan pemerintah melalui pembentukan suatu Kabinet koalisi” dan pada tanggal 2 Oktober 1946 kembali lagi Sutan Syahrir menerima mandat sebagai Perdana Menteri yang ketiga kalinya dengan komposisi yang diperluas.

General Mayor Imam Soedja’i Kawal Sidang Darurat KNIP di Malang

Menurut salah satu pelaku sejarah anggota asrama Menteng 31 bernama Abu Bakar Lubis kesaksiannya yang ditulis dalam buku, Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku dan Saksi, menyatakan suasana perseteruan antara kedua belah pihak baik pemerintah Perdanan Menteri Syahrir maupun kelompok oposisi bekas Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka ternyata belum berhenti setelah peristiwa kudeta 3 Juli 1946. Ketika keadaan lapangan tidak memungkinkan dan semakin lemah karena penahanan Tan Malaka dan para pemimpin lainnya, demikian juga di tubuh tentara ketika Jenderal Sudirman semakin menjaga jarak dengan kalangan oposisi meski tidak mendukung sepenuhnya, maka perseteruan berganti di lapangan parlementer. Pihak oposisi dari kelompok Persatuan Perjuangan saat itu menguasai sebagian besar dari 200 kursi di Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sehingga apapun yang dihasilkan oleh pemerintah bisa ditolak tanpa persetujuannya.

Perpecahan yang sangat para terjadi ketika pada 15 Nopember 1946 tersiar kabar telah disepakati draft persetujuan antara Belanda dan Republik Indonesia dengan is yang paling penting yaitu pihak Republik Indonesia menyetujui adanya wilayah secara de facto hanya meliuti Jawa, Madura dan Sumatra saja. Di pihak Belanda, draft yang sudah di paraf tersebut kemudian ditafsirkan bermacam-macam sesuai dengan keinginannnya dan jauh dari kesepakatan semula, sedang di pihak Republik Indonesia, Kabinet Syahrir di caci maki karena dianggap menjual negara. Situasi panas bulan Nopember ini terus berlanjut dengan suatu pandangan umum bahwa pihak oposisi yang nota bene merupakan bekas anggota koalisi Persatuan Perjuangan yang menamakan di Benteng Republik masih menguasai sebagian besar dari 200 kursi di Parlemen sehingga keputusan ini jelas ditolak. Disatu sisi pihak pemerintah mengharapkan bahwa perjanjian ini apapun kekurangannya hendaknya disetuji karena merupakan tawaran terbaik dan paling realitis sehingga Republik Indonesia diakui secara internasional.

Dalam kebuntuan politik yang tidak bisa dilewati oleh Perdana Menteri Syahrir, Presiden Sukarno kemudian turun tangan untuk menyelamatkan muka pemerintah di kancah internasional. Presiden Sukarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden No. 6 tanggal 29 Desember 1946 yang isinya adalah untuk menambah komposisi jumlah anggota KNIP dari 200 menjadi 514. Penambahan komposisi yang kemudian disinyalir menguntungkan pihak pemerintah dan merugikan pihak oposisi. Oleh karena itu dalam sebuah sidangnya KNIP kemudian menguslkan kepada Badan Pekerja KNIP yang masih dikuasai oleh oposisi untuk menolak Dekrit Presiden tersebut karena hal tersebut dianggap wewenang pemerintah dalam hal ini adalah Perdana Menteri. Hal ini menambah keruwetan politik dan dianggap sebagai puncak perselisihan kedua belah pihak yang bisa mengakibatkan perpecahan negara. Sepanjang awal tahun 1947 kedua belah pihak semakin gencar melakukan berbagai macam perang pernyataan dan provokasi. Hal ini memembuat posisi pemerintah menjadi tertekan, di satu pihak harus menanda tangani draft perjanjian, namun dipihak lain penanda-tanganan tersebut bergantung pada persetujuan komposisi kursi KNIP berdasarkan Dekrit Presiden No.6 tahun 1946. Oleh karena itu maka pemerintah segera melakukan sidang pleno untuk mendatangkan 514 anggota KNIP dengan susunan baru.

Seperti sidang-sidang KNIP sebelumnya yang diadakan di Jakarta, Yogyakarta maupun Surakarta suasana lapangan saat itu tidak kondusif. Jakarta saat itu sedang dikuasai pihak Sekutu Inggri dan Belanda, Ibu kota Yogyakarta belum bisa diharapkan betul pengamanannya karena baru beberapa bulan sebelumnya Divisi III Istimewa Yogyakarta terlibat Kudeta 3 Juli yang berasal dari pihak Persatuan Perjuangan. Demikian juga kota Surakarta sat itu sedang memanas dimana perseteruan antara pihak-pihak revolusioner radikal yang ingin mengganti Susuhunan telah melibatkan secara terselubung kekuatan bersenjata antara kedua belah pihak.Hal ini tentu saja membuat suasana tidak aman bagi edua belah pihak sehingga harus dicari tempat yang aman untuk melangsungkan sidang pleno tersebut. Dari berbagai pertimbangan, maka dipilihlah kota Malang sebagai tempat dilangsungkannya sidang Pleno V KNIP pada tanggal 25 Pebruari- 6 Maret 1947. Pemilihan kota Malang sendiri dikarenaka berbagai pertimbangan antara lain wilayahnya yang aman dari intaian Belanda dan juga penjaga keamanannya yaitu Divisi VII Untung Suropati yang Panglimanya adalah General Mayor Imam Soedja’i dikenal sebagai Jenderal kepercayaan Presiden Sukarno. Perlu diketahui Divi VII Untung Suropati saat itu merupakan Divisi terkuat dikalangan TRI karena organisasi dan persenjataannya yang lengkap.

Sidang Pleno V KNIP di kota Malang ini berlangsung panas  kubu oposisi yang tergabung dalam Benteng Republik menolak terang-terangan Dekrit Presiden No. 6 tahun 1946 tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah pidato yang sangat emosional, Wakil Presiden Muhammad Hatta kemudian menyatakan bahwa jika tetap menolak, maka Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta akan mundur dan pihak oposisi dipersilahkan mencari Presiden dan Wakil Presiden pengganti. Mendengar pernyataan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang sangat emosional dan dukungan Presiden Sukarno sebagai daya magnit Revolusi saat itu, maka kelompok oposisi-pun menyerah dan mengakui Dekrit Presiden sehingga penambahan jumlah kursi KNIP resmi disahkan. Tentu saja dengan penambahan yang menguntungkan bagi pendukung pemerintah, maka draft Perjanjian tersebut disetujui untuk dibawa ke meja perundingan di Linggarjati pada 25 Maret 1947. Sekali lagi Republik Indonesia terselamatkan dan mendapat reputasi baik di kancah internasional dan dukungan Divisi VII Untung Suropati dan general Mayor Imam Soedja’i tentu tidak boleh dilupakan oleh sejarah.

·  Editor : Oren

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.