General Mayor Imam Soedja’i Tak Hadir, Kolonel Sudirman Terpilih Sebagai Panglima TKR

Sejarah

Tulisan ini dibuat untuk memperingati 76 tahun pemilihan Panglima Tentara Kemanan Rakyat (TKR) sebagai bagian dari Revolusi Indonesia. Saat itu semangat membela negara Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah tujuan segenap bangsa. Namun bagaimana masing-masing pihak melakukan langkah-langkah pembelaannya tentu saja berlainan. Kelompok partai politik, kelompok pemuda, kelompok  buruh, kelompok perguruan silat dan masih banyak yang lain lagi.

Oleh : Mansur Hidayat

Situasi politik beberapa bulan pasca Proklamasi 17 Agustus 1945 terasa sangat membingungkan bagi semua kalangan baik kalangan politik, pemerintahan dan terlebih masyarakat luas. Mereka ini seolah berada di atas lautan yang terombang-ambing tersapu badai yang tidak menentu arah tujuannya. Karena ketiadaan komando yang jelas dari Jakarta, kalangan politik di daerah terkadang menafsirkan sendiri tindakan-tindakan politiknya. Contoh ketidak-jelasan dalam bidang politik antara lain ketika pada tanggal 22 Agustus 1945 sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang memutuskan 3 hal yaitu menetapkan pertama Komite Nasional Indonesia (KNI) yang nantinya dianggap semacam Dewan Perwakilan Rakyat, kedua sebuah partai tunggal yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berfungsi untuk mengorganisir dan menggerakkan kekuatan rakyat dan ketiga adalah Badan Kemanan Rakyat (BKR) yang nantinya menjadi cikal bakal tentara kebangsaan.

Di kalangan tokoh-tokoh politik yang ada di daerah, perintah pusat dari Jakarta ini kemudian di tafsirkan dan dilaksanakan dengan sangat bergairah yang biasanya disertai semangat revolusi dan terinspirasi dengan kata-kata dalam Proklamasi yaitu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sesuai dengan ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah berlangsung cepat dan sesuai dengan harapan pusat, demikian juga pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang disambut melebihi ekspektasi sehingga tumbuhlah semangat ke-tentaraan di seluruh pelosok tanah air untuk mempertahankan kemerdekaan. Sementara itu perintah mendirikan partai politik tunggal juga disambut luar biasa oleh tokoh-tokoh pergerakan di daerah dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dianggap partai negara sehingga tak mengherankan jika dalam waktu singkat munculah PNI di Madiun, PNI di Kediri, PNI Sulawesi selatan dan lain lain.

Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Wujud Revolusi Indonesia Yang Beradab

Berkaitan dengan pembentukan Badan Kemanan Rakyat (BKR) yang melebihi ekspektasi tersebut telah membangkitkan semangat rakyat terutama kaum muda untuk mengorganisir kekuatan senjata yang awalnya bersenjata tradisional, kemudian mulai dilengkapi senjata modern dengan merampas senjata dari tangan pasukan Jepang pada sekitar awal bulan Okober 1945 yang bersamaan dengan pekan-pekan kedatangan pasukan Inggris tiba di Jakarta. Kedatangan pasukan Inggris telah memaksa para pemimpin kita yang awalnya tidak mau membentuk organisasi ketentaraan kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945  merubah Badan Keamanan Rakyat (BKR) menjadi organisasi ketentaraan bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan mulai dilakukan proses administrasi dibawah Markas Besar Tentara (MBT) yang dipimpin seorang pensiunan Mayor dari Koninlik Netherland Indische Leger (KNIL) bernama Urip Sumoharjo yang kemudian diberi pangkat Letnan Jenderal. Perlu diketahui Koninlik Netherland Indische Leger (KNIL)  merupakan tentara Belanda di Hindia Belanda sebelum pendudukan Jepang.

Pembentukan Markas Besar Tentara (MBT) pada saat itu dimaksudkan sebagai sebuah organisasi ketentaraan yang kewenangannya terbatas hanya urusan administrasi dan tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan komando kepada para anggota prajurit Tentara Kemanan Rakyat (TKR). Bersamaan dengan pengangkatan Letjen Urip Sumoharjo dilakukan pengangkatan Menteri Kemanan Rakyat dan Panglima Tertinggi TKR yaitu Supriyadi, seorang Shodancho PETA di Blitar yang melakukan pemberontakan pada militer Jepang namun tidak pernah muncul kembali sehingga posisinya digantikan oleh Muhammad Sulyoadikusumo yang merupakan mantan Daidancho PETA di Lumajang Pasirian. Pasca para pengangkatan para pimpinan TKR, maka dibentuklah 10 Divisi di Jawa beserta para Panglimanya yang rata-rata berpangkat Kolonel seperti  Kolonel Syam’un dari Divisi I Banten, Kolonel Aruji Kartawinata dari Divisi III Bandung maupun Kolonel Sudirman yang saat itu menjadi Panglima Divisi V di Kroya. Namun ada 2 orang Panglima Divisi yang kepangkatannya satu tingkat rata-rata diatas mereka misalnya: General Mayor Yonosewoyo dari Divisi VII dari Mohokerto dan General Mayor Imam Soedja’i dari Divisi VIII di Malang. Sebagai catatan General Mayor Imam Soedja’i merupakan salah satu perwira Senior dari unsur PETA dengan Divisi yang lengkap persenjataan maupun organisasi nya yang cukup baik.

Bulan-bulan saat kedatangan pasukan Inggris ini merupakan bulan yang sangat penting dalam sejarah Republik Indonesia. Setelah kedatangannya di Jakarta pihak Inggris kemudian datang lagi Surabaya pada 25 Oktober 1945. Berbeda dengan kedatangannya di Jakarta yang disambut baik oleh pemerintah Republik Indonesia, kedatangan pasukan Inggris di kota Surabaya disambut dengan sikap curiga oleh para pejuang di Surabaya dan ini tentu saja menimbulkan suasana yang memanas yang kemudian menimbulkan insiden terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Mallaby. Tidak adanya komando umum telah menyebabkan pihak Tentara Keamanan Rakyat (TKR) mengevaluasi perlunya suatu Panglima Tertinggi sehingga mampu memberikan suatu pedoman umum bagi segenap anggotanya maupun para pemuda yang bergabung dalam laskar perjuangan. Dalam situasi yang serba tidak menentu ini kemudian Markas Besar Tentara (MBT)  di Yogyakarta mengundang seluruh Panglima Divisi se Jawa dan 6 Resimen di Sumatra untuk memilih seorang Panglima tertinggi pada tanggal 12 November 1945.

Pada saat menjelang pemilihan Panglima Tertinggi itu ada sebuah isu yang sangat menentukan dalam pemilihannya yaitu sosok yang berasal dari Koninlik Netherland Indische Leger (KNIL) yang merupakan binaan dan bentukan Belanda atau yang berasal dari tubuh bekas pasukan sukarela Pembela Tanah Air(PETA)yang merupakan binaan Jepang. Perlu diketahui bahwa dari ke-16 Divisi Tentara Keamanan Rakyat TKR yang ada di Jawa dan Sumatra, rata-rata diisi oleh alumni pasukan PETA dan hanya 1 saja yang berasal dari alumni KNIL bentukan Belanda yaitu Divisi III Bandung yang saat itu dipimpin Kolonel AH Nasution dan juga Panglima Komandemen Jawa Barat yang merupakan koordinator 3 Panglima Divisi., namun disisi lain para petinggi Markas Besar Tentara banyak diisi oleh lulusan KNIL. Pada saat itu juga terlihat jelas karakter dari keduanya dimana jika alumni KNIL akan terlihat lebih intelektual dan mementingkan sistem organisasi seperti Letjen Urip Sumoharjo, General Mayor Didi Kartasasmita maupun Kolonel AH Nasution, namun para alumni PETA lebih terlihat semangat patriotisme yang menyala-nyala seperti Kolonel Syam’un, General Mayor Imam Soedja’i maupun Kolonel Sudirman. Alumni PETA yang dibentuk Jepang memang lebih banyak pada ciri khas pembentukan karakter patriotisme yang berasal dari semangat Bushido kaum Samurai yang sangat mencintai tanah air, penghormatan pada senior dan semangat korsanya. Oleh karena semangat yang menyala ini para Panglima Divisi dari alumni PETA bertekad untuk memenangkan pemilihan Panglima Tertinggi TKR tersebut.

Jenderal Senior Alumni PETA Hadapi Inggris di Perang Surabaya

Pada saat menjelang pemilihan Panglima Tertinggi TKR sedang memuncak, terjadi hal yang tidak terduga dilapangan yaitu suasana Palagan Surabaya yang memanas dan melahirkan semangat arek-arek Surabaya untuk melawan ultimatum pasukan Inggris pada tanggal 10 November. Para Panglima Divisi Jawa Timur seperti Kolonel Sudiro, General Mayor Yonosewoyo maupun perwira paling senior dengan pangkat teringgi dari alumni pasukan PETA  saat itu yaitu General Mayor Imam Soedja’i memilih tidak hadir dalam pemilihan Panglima Tertinggi TKR tersebut karena persiapan perang melawan Inggris di Surabaya. General Mayor Imam Soedja’i yang berada di Malang saat itu mempersiapkan pengiriman tidak hanya para prajurit TKR  Divisi VIII Malang Besuki namun juga para laskar pemuda maupun Laskar Alim Ulama se–Malang Besuki.

Ketiadaan para Panglima Divisi dan stafnya dari Jawa Timur ini menyebabkan kondisi pemilihan suara berlangsung lebih seimbang dan dalam suasana panas. Suasana rapat memang sudah memanas karena masing-masing peserta membawa pistol dan pedang dipinggangnya sehingga dikatakan sebagai rapat ala Koboi. Menurut kesaksian Jenderal AH Nasution sebagai saksi sejarah dalam bukunya, Sekitar Perang Kemerdekaan 2, menyatakan rapat yang awalnya dipimpin oleh kepala staf markas besar tentara Letjen Urip Sumoharjo banyak di protes oleh para peserta dari PETA, demikian juga usulan dari Menteri Keamanan Rakyat ad Interim  Muhammad Sulyoadikusumo tidak dihiraukan sehingga kemudian diambil- alih oleh Letnan Kolonel Holland Iskandar yang berasal dari alumni PETA sehingga lebih bisa dikendalikan dan kemudian rapat di skors sejenak untuk merundingkan para calon Panglima yang akan diusulkan.

Hal ini merupakan kesempatan dari alumni PETA untuk mengkoordinir dukungan. Ketiadaan para Seniornya di tubuh para alumni PETA menyebabkan mereka harus dapat mengusung sosok calon Panglima yang bisa diterima dan saat itu pilihan jatuh ke tangan Kolonel Sudirman yang masih muda dan berusia 29 tahun. Munculnya sosok Kolonel Sudirman dari kalangan PETA inilah yang kemudian berhadapan dengan sosok senior alumni KNIL seperti Letjen Urip Sumoharjo termasuk para wakil dari pemerintah seperti Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin sehingga menjadikan pemilihan berlangsung sengit. Dalam voting terakhir dimana tersisa 2 calon yaitu Kolonel Sudirman dan Letjen Urip Sumoharjo, maka perolehan suara dimenangkan yaitu 22 untuk Kolonel Sudirman dan 21 suara untuk Letjen Urip Sumoharjo. Sebagai catatan suara 6 Resimen dari Sumatra merupakan alumni Giyu- Gun yang merupakan organisasi semi militer bentukan Jepang seperti PETA yang ada di pulau Sumatra sangat menentukan dalam kemenangan pemilihan Panglima Tertinggi TKR ini. Dalam rapat pemilihan  ini  kemudian terpilih juga Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX.

Hasil pemilihan Panglima TKR yang berlangsung di Yogyakarta itu sendiri tidak bisa langsung diterima oleh pemerintah pusat karena ada perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Sutan Syahrir maupun pihak tentara sendiri. Jenderal Sudirman  baru dilantik sebagai Panglima TKR pada 18 Desember 1945 sedangkan Menteri Pertahanan terpilih yaitu Sultan Hamengkubuwono IX tidak pernah disetujui karena posisinya menjadi porsi pemerintah dengan menempatkan Amir Syarifuddin.

·  Editor : Kenyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.