General Mayor Imam Soedja’i Kawal Diplomasi Beras Pemerintah RI dan Pemulangan Pasukan Jepang

Sejarah

Hari-hari kedatangan pasukan Sekutu di Tanjung Priok sejak 29 September 1945 atau satu setengah bulan pasca Proklamasi telah menyebabkan hubungan panas dingin dengan para pemimpin pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri. Pasukan Sekutu yang datang di Jakarta sebagai pemenang Perang Dunia II yang baru usai tentu saja punya rasa percaya diri yang tinggi sebagai polisi dunia. Kebetulan yang ditugaskan untuk menduduki Jawa dan Sumatra adalah pasukan Inggris yang dikenal dekat dengan pemerintah Belanda yang merupakan sekutunya dalam perang melawan Jerman dan Jepang beberapa waktu yang lalu.

Oleh : Mansur Hidayat

Menurut Benedict Anderson dalam bukunya, Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946, tentu saja kesempatan ini tidak disia-siakan oleh pemerintah Belanda dengan menyebarkan isu bahwa Sukarno Hatta adalah boneka Jepang sehingga kabinetnya disebut Kabinet Bucho. Setelah datang di Jakarta, pasukan Sekutu tanpa permisi langsung menduduki tempat-tempat yang dianggap strategis meski sudah ada pemerintahan resmi yaitu Republik Indonesia. Tekanan di lapangan sehingga pasukan Sekutu terus menguasai wilayah-wilayah penting di ibu kota ditambah dengan isu penangkapan Sukarno Hatta telah membuat para pemimpin Republik Indonesia bersiap untuk merubah strategi politiknya. Bung Karno sendiri juga menyiapkan diri dengan membuat sebuah testamen atau surat wasiat yang ditujukan kepada Tan Malaka yang merupakan seorang tokoh pergerakan senior yang disegani meski kemudian pada 1 Oktober 1945 di revisi oleh Bung Hatta menjadi 4 orang yaitu Tan Malaka, Syahrir, Wongsonegoro dan Iwa Kusuma Sumantri.

Keadaan di Jakarta yang serba membingungkan dan menegangkan ini menyebabkan keraguan suasana revolusioner di Jakarta kurang bergelora, berbeda dengan di Jawa Tengah dan terutama di Jawa Timur yang sudah mendidih. Dalam keadaan tertekan tersebut terjadi beberapa perkembangan politik yang cukup penting dimana Sutan Syahrir yang awalnya tidak mau bergabung dalam pemerintahan pada tanggal 16 Oktober 1945 kemudian bersedia menjadi Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP- KNIP) dan kemudian keluar keputusan bahwa tugas Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tidak lagi sebagai bawahan Presiden namun berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat Undang Undang.

Hal ini tentu saja membuat posisi lembaga KNIP setara dengan Presiden dan untuk memperkuat hal tersebut maka dibuatlah landasan hukumnya yaitu dengan menerbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomer X.  Penunjukan Sutan Syahrir ini semata-mata adalah untuk mengimbangi kesan bahwa pemerintahan Republik Indonesia yang saat itu Kabinet Presidensiil nya Sukarno Hatta masih banyak yang terdiri dari pejabat tinggi yang bekerja pada Jepang atau yang oleh para pengkritiknya disebut Kabinet Bucho boneka Jepang.

Diplomasi Tawanan Sekutu dan Jepang Maupun Beras Ala Syahrir

Setelah mendapatkan pijakan politiknya dengan menjadi Ketua BP- KNIP, maka Sutan Syahrir terus bermanuver kepada pihak Sekutu bahwa pemerintahan Republik Indonesia akan segera bersih dari tangan boneka Jepang. Pada tanggal 11 Nopember 1945 keluar keputusan BP- KNIP Nomer 5 yang isinya mengusulkan kepada Presiden bahwa hendaknya dipertimbangkan bahwa para Menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Usulan yang sangat krusial ini kemudian disetujui oleh Presiden Sukarno sehingga nantinya tanggal 14 Nopember 1945, Sutan Syahrir diserahi tugas memimpin pemerintahan baru yang bersifat parlementer dan menggantikan Kabinet Presidensiil pimpinan Sukarno Hatta. Sejak itu dalam Revolusi Indonesia dikenal adanya Triumvirat Sukarno Hatta dan Syahrir.

Sejak memegang tampuk pemerintahan, Sutan Syahrir langsung mengumumkan kebijakannya yang terkenal dengan nama Politik Diplomasi. Ide dasar politik diplomasi ala Syahrir ini dikarenakan keyakinannya bahwa perjuangan bersenjata tidak akan mampu dimenangkan bangsa Indonesia yang saat itu masih ketinggalan di banding Belanda yang mempunyai angkatan bersenjata dan organisasi ketentaraan yang modern dan juga dukungan Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II. Oleh karena itu, politik diplomasi dan  perundingan dengan Belanda merupakan suatu target utama yang harus dijalankan pemerintah Republik Indonesia. Keyakinan inilah yang kemudian membuatnya berusaha ramah terhadap pasukan Inggris yang ada di Jakarta.

Salah satu langkah politik besarnya pada bulan Desember kota Jakarta dijadikan sebagai kota internasional yang mana bebas dari kekuatan lasykar maupun tentara Republik Indonesia. Akibat kebijakannya ini Sutan Syahrir yang diawal pemerintahan di dukung oleh para pejuang muda radikal karena jejak rekamnya yang konsisten melakukan perlawanan pada Jepang mulai ditinggalkan pendukung utamanya. Kelompok pemuda dibawah pimpinan Sukarni dan Khaerul Saleh mulai meninggalkannya dan bergabung dengan Tan Malaka yang lebih radikal dan memilih Politik Merdeka 100%. Kelompok pemuda bahkan banyak yang mencaci Syahrir sebagai antek antek Sekutu, namun sang Perdana Menteri jalan terus dan yang penting dukungan Sukarno Hatta tetap ada dipundaknya.

Menurut Jenderal AH Nasution dalam bukunya, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia 3: Diplomasi Sambil bertempur, diceritakan bahwapolitik diplomasi ala Syahrir ada 2 yaitu pertama adalah menangani masalah tawanan perang Sekutu yang sebagian besar adalah orang Belanda sipil dan sebagian lagi adalah tawanan militer dari pihak Sekutu yang terjebak ketika pasukan Jepang menduduki Jawa dan yang lainnya adalah tawanan pasukan Jepang sebagai pasukan yang kalah dalam perang. Isu yang paling sensitif dalam hal ini adalah pemulangan tawanan Sekutu yang rata-rata orang Belanda sipil bekas ambtenaar (pegawai) maupun bekas pengusaha perkebunan (Onderneming). Para tawanan ini terjebak di kamp-kamp interniran (tahanan) yang tersebar di seluruh Jawa dan pada saat revolusi sebagian besar telah diambil alih oleh pihak Indonesia.

Oleh karena sentimen negatif terkait kedatangan Belanda kembali saat itu, maka nasib tawanan ini ditentukan oleh kebaikan hati para pemimpin Indonesia. Sedikit saja para pemimpin di Jakarta salah komando tentu bisa berakibat fatal dengan dibunuhnya mereka dan hal itu akan menjadi kecaman internasional. Tugas pemerintahan Syahrir saat itu tentu saja adalah mengelola sentimen negatif menjadi posistif dan meyakinkan pada pihak Indonesia bahwa Revolusi Indonesia tidak boleh mengarah pada fasisme yang banyak menimbulkan pembunuhan tidak beradab. Sedangkan kepada pihak luar negeri dalam hal ini Sekutu di yakinkan bahwa Revolusi Indonesia tetap mematuhi rel-rel hukum internasional dan anti fasisme Jepang.

Karena sesitifnya isu tawanan perang tersebut, Perdana Menteri Syahrir kemudian membentuk sebuah lembaga untuk pemulangan para tawanan perang ini yang disebut dengan Allied Prisoners Of War and Internees (APWI) dan Pantia Oeroesan Pengangkutan Djepang (POPDA) yang di komandani oleh Mayor Jenderal Sudibyo yang merupakan alumni Koninlijk Netherland Indische Leger (KNIL) dan dalam perkembangan selanjutnya digantikan oleh Mayor Jenderal Abdul Kadir dari alumni Pembela Tanah Air (PETA). Untuk memperlancar urusan yang sangat sensitif ini maka panitia pusat dibantu kepengurusannya sebagai berikut: Wilayah I di Solo dipimpin Letnan Kolonel Mursito, Wilayah II di Tegal dibawah pimpinan Letnan Kolonel Laut Dawis Jamin, Wilayah III di Malang dibawah pimpinan Mayor dr. Sujono, Wilayah IV di Probolinggo dibawah pimpinan Letnan Satu Sumitro. Jumlah tawanan perang Jepang sekitar 35.345 orang yang kemudian diangkut ke pulau Galang yang kemudian diselesaikan di bulan Mei, sedang pemulangan tawanan Sekutu sendiri masih terus belanjut karena sering dirintangi oleh pasukan Belanda supaya pihak Indonesia menjadi kurang baik.

Politik Diplomasi kedua adalah bantuan beras kepada pihak India yang saat itu sedang dilanda ancaman kelaparan. Hal ini dikarenakan sebelum Perang Dunia II berkecamuk, pihak India mengimport beras sebanyak sampai 3 juta ton dari Burma dan Thailand. Selama perang selama 3 tahun, beras tidak bisa dikirim dan terjadi ledakan penduduk sebanyak 5 juta jiwa maupun musim kemarau yang berkepanjangan telah mengancam bangsa India. Dalam tahun 1943 kelaparan meraja lela sehingga di Bengal meminta korban sebanyak 1,5 juta jiwa. Disamping itu Sejak Agustus tahun 1943 hujan tidak pernah turun sehingga terjadi gagal panen sekitar 2 juta ton dan musim kemarau panjang tahun 1944 menyebabkan berkurangya hasil panen sebanyak 1 juta ton. Persediaan beras India hanya cukup sampai bulan Juni 1946.

Melihat perkembangan di India tersebut, Perdana Menteri Syahrir langsung bertindak cepat dengan menjanjikan 1 juta ton beras bagi bangsa India. Diplomasi beras ini tentu saja mendapat sambutan hangat dari pemerintah India yang selanjutnya akan menjadi pendukung utama kemerdekaan Indonesia. Namun bagi kalangan dalam negeri, diplomasi beras ini mendapat cercaan yang luas. Hal ini dkarenakan keadaan Indonesia yang baru saja lepas dari tangan Jepang sangat mengenaskan karena dimana-mana rakyat masih banyak yang kelaparan. Disamping di dalam negeri, pihak Belanda juga terus mengadakan protes terhadap Inggris karena blokade beras Republik Indonesia terhadap pasukan Sekutu telah menyebabkan pasukan Belanda dan Inggris banyak kekurangan. Oleh karena protes dari pihak Sekutu maka pemerintah Syahrir-pun mengurangi pasokan berasnya ke pihak India sebanyak 500 ribu ton dan 500 ribu ton lainnya dialihkan pada pihak Sekutu. Pengalihan 500 ribu ton pada pihak Sekutu inipun menuai cacian dari pihak oposisi karena dengan memberi makan musuh nantinya akan membuat mereka kenyang dan setelahnya akan digunakan menyerang Indonesia.

Divisi VII Untung Suropati Kawal Pemulangan Tawanan dan Pengiriman Beras ke India

Pelaksanaan politik diplomasi ala Syahrir ini memang mudah diucapkan dan dituliskan diatas kertas, namun dalam kenyataan lapangan ditentang oleh pihak oposisi seperti menjual negara kepada pihak asing dalam hal ini Inggris dan Belanda dalam hal pemulangan tawanan perang Sekutu dan Belanda. Isu yang berkembang pemerintah Syahrir membiarkan para tawanan Belanda pulang untuk kemudian  datang kembali dengan membawa senjata sebagai pasukan yang akan menjajah kembali Indonesia. Hal ini banyak ditentang oleh kalangan pemuda, lasykar perjuangan maupun beberapa kalangan di tubuh TKR sendiri karena dianggap terlalu lemah pada musuh. Oleh karena itu pemerintah melakukan pendekatan terhadap Divisi yang loyal pada pemerintah sehingga aparatnya bisa dijadikan pengurus APWI atau POPDA.

Menurut Memoar Jenderal Sumitro dalam bukunya, Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang dan Profesional menggambarkan tentang pengurusan  masalah tawanan Perang Sekutu dan Belanda adalah Divisi VII Untung Suropati yang markas besarnya berada di Malang dan menjadi pusat pemulangan tawanan Belanda dan Jepang di Jawa Timur. Hal ini merupakan tugas berat bagi Divisi VII Untung Suropati pimpinan General Mayor Imam Soedja’i yang bertekad mengawal kebijakan pemerintah terutama Presiden Sukarno yang saat itu terus menyokong kebijakan Perdana Menteri Syahrir. Pada saat itu APWI dan POPDA III yang berkedudukan di Malang dipimpin oleh Mayor dr. Sujono dibantu Mayor Makhmud, Kapten Sunyoto dan Kapten Asmanu yang bertugas untuk memulangkan tawanan perang Sekutu dan Belanda untuk dikirimkan ke Yogyakarta dan selanjutnya ke Jakarta. APWI dan POPDA IV di Probolinggo dipimpin oleh Letnan Satu Sumitro (Kemudian jaman Orde Baru menjadi Pangkokmtib dengan pangkat Jenderal) dibantu Letnan Laut Sumengkar.

Pemulangan ini tugas POPDA IV di Probolinggo pada tanggal 28 April 1946 bertolak 5000 bekas pasukan Jepang dari Malang ke Probolinggo dan kemudian diberangkatkan ke pulau Galang di Kepulauan Riau. Pemulangan pasukan Jepang ini kemudian dituntaskan pada 18 Juni 1946 ketika 35.345 pasukan Jepang sudah bisa dipulangkan ke negerinya. Sebagai catatan pemulangan pasukan Jepang yang di emban oleh Divisi VII Untung Suropati sebanyak 17.887 atau sekitar setengah dari pasukan Jepang di Indonesia. Karena keberhasilan POPD IV di Probolinggo tersebut Panglima Besar Jenderal Sudirman datang bersama Panglima Divisi VII Untung Suropati untuk mengadakan inspeksi dan kemudian memberi penghargaan kepada Letnan Satu Sumitro.

Keberhasilan Divisi VII Untung Suropati dalam pemulangan tawanan Sekutu dan Jepang ini kemudian dilanjutkan dengan pengiriman beras ke India yang awalnya direncanakan 1 juta ton. Karena banyak pihak yang menentang diplomasi beras ala Syahrir ini, maka sang Perdana Menteri kemudian mempersiapkan pengiriman beras dari 2 tempat yaitu wilayah Cirebon yang merupakan basis politiknya sejak jaman memimpin Pendidikan Nasioanl Indonesia (PNI) sejak tahun 1930-an dan wilayah Besuki yang pengamanannya termasuk wilayah Divisi VII Untung Suropati. Perlu diketahui bahwa pengiriman beras ke India ini berusaha di blokade oleh pihak Belanda dengan membuntuti dan menghalang-halangi kapal laut Empire Lavour.

Namun blokade Belanda ini kemudian di protes oleh pemerintah India dan lewat pemerintah Inggris kemudian berhasil menekan halangan dari pihak Belanda. Akhirnya pengiriman beras ke India berlangsung sukses dengan pengawalan maksimal dari kedua wilayah tersebut yang salah satunya lewat pelabuhan Probolinggo yang dikawal oleh Divisi VII Untung Suropati yang panglimanya adalah General Mayor Imam Soedja’i. Oleh karena Diplomasi beras ke India yang cukup berhasil ini, maka pemerintah India dibawah Perdana Menteri Jawaharlal Nehru terus mendukung kemerdekaan Indonesia dengan  memprotes penggunanaan pasukan Ghurka India dalam menyerang Republik Indonesia dan juga memprotes Agresi Militer Belanda terhadap Republik Indonesia yang dianggap sebagai negara berdaulat.

·  Editor : Oren

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.