Pro Kontra Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Lumajang: Diteruskan Atau Dibekukan?

Cagar Budaya

Pada tahun 2010 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang Uundang Cagar Budaya untuk melindungi dan melestarikan berbagai warisan cagar budaya yang berumur 50 tahun atau lebih. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya ini dirasa penting untuk ilmu pengetahuan, sejarah, pendidikan, politik, agama atau kebudayaan.

Oleh : Mansur Hidayat

Dalam Undang Undang tersebut, pasal 1 angka 13 junto pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa tiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten / kota wajib membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Daerah sebagai kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.

Propinsi Jawa Timur adalah sebuah wilayah administrasi yang di dalamnya pernah mempunyai catatan penting bagi sejarah bangsa. Keberadaan kerajaan Medang sejak abad ke-10 sampai kerajaan Majapahit yang bersifat Hindu Buddha dan kemudian mampu menjadi landasan historis bagi semangat ke- Indonesiaan adalah memori penting yang menjadi kebanggaan kita bersama. Memori yang sangat penting ini juga meninggalkan tinggalan fisik yang disebut jejak arkeologi sehingga perlu dilindungi keberadaannya. Kita masih ingat bagaimana situs arkeologi di Trowulan sebagai bekas ibu kota kerajaan Majapahit sempat dirusak untuk kepentingan pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) pada sekitar tahun 2009 dan juga bekas ibu kota Lamajang Tigang Juru di Situs Biting di buldoser untuk pembangunan perumahan sejak tahun 1995-2013. Untuk memperkuat landasan hukum tentu saja rekomendasi untuk penetapan sebuah situs cagar budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya dirasa sangat mendesak terutama bagi Kabupaten Lumajang yang mempunyai tinggalan arkeologi sangat besar.

Pada tanggal 28 s.d 31 Oktober 2019 pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Sertifikasi Ahli Cagar Budaya Di Jawa Timur yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertempat di Malang. Pada kegiatan tersebut juga diselenggarakan proses assesment Ahli Cagar Budaya Pratama terhadap 30 orang peserta yang berasal dari 5 kabupaten kota dengan melibatkan tim assesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari 5 kota tersebut yang ikut diantaranya adalah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Situbondo yang merupakan daerah dengan tinggalan cagar budaya sangat besar. Ada 30 peserta yang ikut dalam assesment ini yang kemudian dinyatakan 28 lulus dan 2 dinyatakan belum lulus.

Kabupaten Situbondo karena yang lulus assesment sudah memenuhi syarat dapat langsung membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)-nya. Kabupaten Lumajang yang saat itu mengirim 7 peserta  di tahap pertama namun 2 peserta gugur dan tahap selanjutnya mengirimkan 5 peserta  dimana 1 peserta di nyatakan tidak lulus sehingga hanya 4 peserta yang berhasil mendapatkan sertifikasi ahli cagar budaya. Namun, demikian yang hanya berjumlah 4 orang tersebut membuat Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Lumajang tidak terbentuk. Hal ini sangat disayangkan oleh Lutfia Amerta, Sekretaris LSM Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPM Timur) dan Ketua Divisi Advokasi Dewan Perjuangan dan Advokasi Cagar Budaya (DANG ACARYA) yang merupakan lembaga koordinasi LSM se- Kawasan Tapal Kuda. Lebih jauh sarjana sejarah dari Universitas Negeri Malang ini menyatakan bahwa pengiriman 7 orang peserta yang ikut ujian kompetensi saat itu, di duga tidak sesuai dengan Perda Cagar Budaya khususnya Pasal 75 ayat 3 terkait keanggotaan komposisi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dimana harus ada yang mewakili unsur sejarawan, arsitektur, akademisi, tokoh masyarakat dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Baginya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seharusnya melaksanakan ketentuan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri dengan wujud  Perda Cagar Budaya. Sebagai tambahan dari perempuan yang sudah 10 tahun bergelut di bidang pelestarian Cagar Budaya ini,  ke- tiadaan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di Kabupaten Lumajang sangat merugikan pelestarian cagar budaya seperti hilangnya Yoni di Petilasan Mbah Krai Sentono beberapa waktu yang lalu yang salah satu unsurnya adalah belum ditetapkannya situs ini menjadi Cagar Budaya Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang baru menjabat sebaiknya “membekukan” anggota yang lama dan mengajukan anggota baru untuk uji kompetensi berikutnya sehingga sesuai dengan Perda Cagar Budaya dan mempunyai landasan hukum yang kuat.

Irwan Rakhmad Hidayat, Sekretaris LSM Advokasi Dewan Perjuangan dan Advokasi Cagar Budaya (DANG ACARYA) yang juga anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Situbondo menyayangkan tidak adanya kerja sama dan koordinasi  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dengan para pegiat dan pelestari Cagar Budaya dalam hal pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Lebih jauh menurut pria yang akrab dipanggil Rakhday ini jika di Situbondo dirinya sudah dihubungi terkait kegiatan tersebut setahun sebelumnya dan ada 2 tahap. Oleh karena itu sangat mengherankan jika Kabupaten Lumajang yang mempunyai para pegiat dan pelestari yang sudah teruji militansinya sampai tidak diberi informasi karena para pegiat cagar budaya Situbondo banyak mendapat motivasi dan inspirasi LSM pelestari Situs Biting. Sebagai anggota ia menambahkan bahwa tugas Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) bukan sekedar duduk diatas meja namun juga turut berperan aktif dalam mengungkap, menyingkap, dan menggali potensi-potensi Cagar Budaya yang ada di daerahnya.

Menurut Ratnaningsih yang saat itu menjadi salah satu peserta dari 5 orang yang lulus di tahap pertama, 3 orang dari unsur Dinas Pariwisata dan 2 orang dari akademisi Hukum. Selanjutnya menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Lumajang yang baru meraih gelar doktornya, kegagalan peserta dari Kabupaten Lumajang saat itu sangat disayangkan karena dengan hanya 4 orang yang lulus membuat Kabupaten Lumajang gagal membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

Sementara itu Kabid Kebudayaan Siswanto yang masih baru menjabat dengan di dampingi 2 stafnya menyatakan ketiadaan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Lumajang  nantinya bisa disiasati kerja sama dengan Kabupaten lain. Lebih jauh ia mengatakan bahwa sekarang ini anggaran untuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sudah disediakan dan tinggal dijalankan. Lebih lanjut ia mengatakan dalam waktu dekat belum bisa mengadakan pelatihan dan assesment karena biayanya yang besar. 

Berkaitan dengan kegagalan Kabupaten Lumajang membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan tertundanya rekomendasi untuk penetapan situs-situs yang ada di Kabupaten Lumajang membuat Saiful Anam, seorang anggota DPRD Kabupaten Lumajang asal Kecamatan Candipuro angkat bicara. Menurutnya kegagalan ini sangat disayangkan karena Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) mempunyai peran yang sangat vital dalam memberikan rekomendasi untuk penetapan sebuah situs menjadi cagar budaya. Lebih lanjut anggota Dewan yang berasal dari Kecamatan dengan potensi cagar budaya besar ini mengatakan dalam pengiriman peserta assesment haruslah orang yang kompeten sesuai dengan regulasi yaitu Perda Cagar Budaya.

  • Penulis : Mansur Hidayat
  • Reporter : Aji/Yoshi
  • Editor : Oren

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.