Landasan Historis Berdirinya Pura Suci Agama Hindu di Lumajang

Sejarah SUARA REDAKSI

Dari Mandala Kukup Sampai Pura Mandara Giri Semeru Agung

Oleh: Mansur Hidayat

Pada jaman Lamajang Tigang Juru, keberadaan gunung suci merupakan kebanggaan dan prestise bagi kerajaan yang dipimpin oleh seorang “Pendita Ratu” bernama Arya Wiraraja ini. Kepindahannya ke bhumi Lamajang pada umur 64-an tahun bukan di dasarkan pada kekuasaan dan kekayaan, namun lebih dimaksudkan untuk pemantapan spiritualnya menjadi raja sekaligus penjaga gerbang gunung suci Mahameru. Oleh karena itu tidak mengherankan jika di Lumajang banyak berdiri bangunan – bangunan  suci agama Syiwa (Hindu) seperti di ibu kota Arnon sendiri (Kawasan Situs Biting) seperti “Blok Candi” yang dewasa ini hancur ditanami sengon. Komplek percandian juga terdapat di Kecamatan Kunir yaitu di bekas Desa Durgowok yang sekarang menjadi Kedungmoro ada Candi Betari Durgo yang baru ketemu candi pengiringnya dan diperkirakan komplek yang sebenarnya lebih luas lagi disamping “Arca Nandi” yang bersifat Hindu. Disamping itu ada komplek percandian dengan arca Syiwa yang bersifat Hindu yang diatasnya sekarang dibangun SD Inpres atau SD Kunir Lor 02 maupun Lingga Yoni di pekuburan setempat. Agak ke timur kira-kira 23 kilo meter juga ditemukan Situs Krai Sentono dengan Lingga Yoni dan Arca Nandi-nya di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun, sedang dibagian utara terdapat Candi Agung yang cukup besar terletak di Desa Randu Agung Kecamatan Randu Agung. Disamping itu keberadaan Mandala-mandala besar tempat asrama pendidikan dan pertapan di lereng timur Mahameru menjadi sebuah kekuatan besar bagi kerajaan yang bersifat spiritual ini.

Pada jaman setelah Lamajang Tigang Juru menjadi bagian dari kerajaan Majapahit pasca tahun 1316 Masehi dengan gugurnya Maha Patih Nambi mempertahankan Lamajang Tigang Juru, keberadaan tempat – tempat peribadatan maupun asrama pendidikan ini tetap berlangsung. Demikian juga ketika kerajaan Majapahit runtuh dan kekuasaan di pulau Jawa digantikan kerajaan Demak Bintoro yang bersifat Islam, kerajaan Lamajang bersama kerajaan Panarukan tetap  teguh melawan ekspansi Demak Bintoro sehingga kerajaan pesisir ini mundur ketika Sultan Trenggono gugur ketika menyerang kerajaan Panarukan pada tahun 1546. Hubungan antara dipesisir utara yang Hindu kemudian diperkuat dengan aliansi dan perkawinan politik seperti yang diungkapkan oleh Babad Sembar bahwa raja – raja  di Prasadha (sekarang Situbondo) adalah keturunan keluarga Teposono Lumajang. Pada jaman Sultan Agung sekitar tahun 1620-an Kadipaten Lumajang kemudian ditaklukkan, banyak orang Lumajang terbunuh dan para perempuan jadi jarahan dan dibawa ke Mataram seperti yang menjadi kebiasaan Sultan Agung. Kemudian orang-orang dari pengaruh Mataram di pindahkan ke wilayah Lumajang sehingga terbentuklah komunitas umat Islam secara besar – besaran. Sementara itu, para pengikut Bupati Lumajang lama yang kalah perang beserta para pengikutnya yang tidak mau berkompromi menyingkir dan memperkuat pertahanannya di pegunungan dalam hal ini wilayah Kecamatan Senduro, Pasru Jambe, Gucialit dan Pronojiwo yang dari turun – temurun mempunyai tradisi ke- brahmanaan yang kuat.

Pada jaman Sultan Agung ternyata kekuasaan Mataram hanya menguasai pusat pemerintahan Lumajang dan wilayah – wilayah dataran rendah yang mudah dijangkau. Pasukan – pasukan Mataram tidak menyerang wilayah pegunungan Semeru yang ada di barat dikarenakan susah untuk menjangkaunya dan juga pasukan Mataram disiapkan untuk menaklukkan wilayah – wilayah Jawa yang lain seperti Wirasabha dan Bang Wetan atau gabungan wilayah – wilayah  di timur Jawa pimpinan Pangeran Pekik dari Surabaya. Wilayah Lumajang sendiri kemudian menjadi bagian Mataram dan dimasukkan Kadipaten Pasuruan, namun wilayah Lumajang bagian barat dan selatan yang bergunung – gunung  masih bebas merdeka lepas dari Mataram. Penaklukan Lumajang dimulai kembali pada jaman Amangkurat II yang kemudian mengirim Untung Suropati untuk menaklukkan Pasuruan dan mengalahkan Bupatinya sendiri bernama Anggajaya. Untung Suropati-lah yang kemudian berusaha menaklukkan Lumajang kembali namun  mendapat perlawanan dari penguasa-penguasa Lumajang pengikut Bupati Pasuruan sebelumnya yaitu Bupati Anggajaya. Untung Suropati yang bergelar Tumenggung Wiranegara kemudian menugaskan putranya yaitu Kertonegoro menjadi Bupati di Lumajang.

Pada masa Bupati Kertonegoro ini, pemerintahannya tidak melakukan ofensif militer ke pegunungan untuk menyerang penguasa – pengusaha Lumajang sebelumnya yang masih beragama Hindu mungkin dikarenakan sedang berkonsentrasi menghadapi musuh besarnya VOC Kumpeni dan juga menjalin dukungan supaya nanti bisa membantu jika meletus peperangan dengan bangsa Belanda tersebut. Perlu diketahui hubungan baik antara Bupati Kertonegoro yang merupakan cucu Untung Suropati atau Tumenggung Wironegoro ini juga mudah dijalin karena ayah sang Bupati yaitu Tumenggung Wironegoro berasal dari Bali yang sampai saat itu terus men-support perlawanan bagi penguasa-penguasa di timur Jawa yang beragama Hindu seperti Blambangan dan juga Lumajang. Alhasil keadaan Lumajang relatif tenang sejak tahun 1688-an sampai nanti masuknya pasukan VOC menyerang bumi Lumajang. Menurut sejarawan Sri Margana, pada saat penyerangan Lumajang pimpinan pasukan VOC dibawah Kapten Casper Lodewijk Tropponegoro pada bulan Juni 1767, ia perlawanan cukup sengit dari pasukan Lumajang yang diuntungkan dengan dengan medan pertempuran yang bergunung-gunung. Pasukan Lumajang juga dibantu pasukan Blambangan yang berasal Bali yaitu Wayan Kutang. Pasukan gabungan VOC Kumpeni dibantu gabungan pasukan Bupati Pasuruan Nitinagara dan pasukan Bupati Banger (Probolinggo) Puspakusuma. Setelah pertempuran berlangsung sengit pasukan Bupati Kartanagara terdesak dari melarikan diri ke wilayah gunung Semeru.

Di wilayah pegunungan gunung Semeru yang penduduknya masih mengikuti agama leluhur yaitu Hindu para pengikut Bupati Kartanagara termasuk Wayan Kutang dilindungi bahkan dicarikan jalan pelarian menuju Malang. Bupati Kartanagara kemudian meninggal dalam perjalanan dan dikuburkan di suatu tempat di selatan gunung Semeru sedangkan Wayan Kutang dan pasukannya lari menuju Malang yang saat itu dipimpin oleh Bupati Melayakusuma yang merupakan putra dari Bupati Kartanagara sendiri. Sementara itu di wilayah Lumajang setelah kekalahan tersebut, Kapten Casper Lodewijk Tropponegoro melakukan penjarahan dan pembunuhan besar-besaran pada orang-orang Lumajang pengikut Bupati Kertonegoro maupun koalisinya. Bagi Tropponegoro akan lebih aman jika wilayah Lumajang yang merupakan wilayah pegunungan ini dikosongkan dari pemerintahan untuk menghindari perlawanan-perlawanan yang akan datang. Hal inilah yang disebut oleh sejarawan Sri Margana “De Politisasi” wilayah Lumajang.

Sejak masuknya VOC Kumpeni yang sudah sangat antipati terhadap perlawanan orang-orang Lumajang dan juga niat VOC Kumpeni untuk mengeksploitasi kekayaan alam wilayah Lumajang politik teror terus digalakkan. Namun nampaknya usaha ini tidak bisa memperoloeh hasil berarti karena perlawanan orang-orang yang berada dipegunungan Lumajang begitu sengit. Ketika masa pemerintahan Hindia Belanda menerapkan Agrarisch Wet (UU Agraria) dan mengundang investor Eropa ke Indonesia, Lumajang yang saat itu menjadi wilayah Regentschaap (Kabupaten) Pasuruan dan kemudian Probolinggo mulai tumbuh perkebunan-perkebunan Eropa sejak tahun 1880-an. Untuk mendapatkan pekerja perkebunan, para pengusaha ini kemudian mendatangkan para pekerja dari Mataraman dan Madura yang beragama Muslim. Kesuburan tanah Lumajang ini kemudian membuat pengusaha perkebunan tancap gas untuk membuka usaha di pegunungan-pegunungan Lumajang dengan mendatangkan para pekerja luar daerah tersebut. Wilayah-wilayah di pegunungan Semeru yang penduduknya sangat anti Belanda tetap tidak mau bekerja pada Belanda dan perkebunan. Namun usaha perkebunan ini menemukan hasil dengan munculnya perkebunan teh dan kopi di Pronojiwo, perkebunan kopi di Pasru Jambe, perkebunan teh di Kandang Tepus, Senduro dan perkebunan teh di Gucialit. Dalam masa ini para penduduk asli Lumajang yang masih menganut agama leluhur terjepit diantara perlawanan terhadap Belanda dan ketiadaan teman lokal seperti jaman Bupati Kartanagara. Pada jaman Revolusi Indonesia para penduduk di wilayah pegunungan Semeru (Pronojiwo, Pasru Jambe, Senduro dan Gucialit) yang sudah terbiasa anti Belanda dengan suka rela menerima para pejuang dan laskar rakyat yang berjuang untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan republik Indonesia. Ketiadaan organisasi penduduk asli Lumajang yang beragama Hindu ini disatukan dengan adanya negara yang baru merdeka ini. Namun setelah Republik Indonesia yang turut diperjuangkannya sudah merdeka seutuhnya, para penganut agama Hindu ini kemudian merapatkan barisan dengan membentuk Parisadha Hindu Dharma Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an. Pada tahun 1970- 1980-an warga Hindu dalam melaksanakan persembahyangan masih terbatas hanya di desanya masing-masing. Semangat untuk membangun tempat persembahyangan ini kemudian bersambut ketika terbentuknya kepengurusan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Lumajang pada 2 Pebruari 1986 dibawah kepimimpinan I Made Wirata SH yang saat itu merukan Kepala Kejaksaan Negeri di Lumajang. Dalam kepengurusan ini tokoh-tokoh Hindu Lumajang seperti Pandita Sadguna Siddhi, Sarjo Atmo Suryokusumo, S. Wijoyosuseno maupun Jumadi Setyo bahu-membahu untuk mewujudkannya. Terwujudnya Pura untuk persembahyangan agama Hindu ini kemudian tidak hanya di dukung oleh warga Hindu Lumajang namun juga warga Hindu dai pulau Bali. Bagi warga Hindu Bali, Lumajang dengan gunung Mahemeru atau semeru-nya merupakan gunung yang dianggap suci tempat bersemayamnya para Dewa atau yang dikenal dengan Hyang Pasopati.  Oleh karena semangat mewujudkan Pura tempat persembahyangan di lereng gunung suci Mahemeru atau Semeru inilah maka umat Hindu Lumajang dan Bali ber-gotong royong mewujudkan Pura tempat persembahyangan besar yaitu “Pura Mandara Giri Semeru Agung” yang diresmikan oleh Menko Kesra Bapak Suparjo Rustam pada tanggal 3 Juli 1992.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.